Bagi Bagi Beritaku - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pihaknya masih Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2018 di ajukan secara resmi.
Namun, Tjahjo menegaskan Kemendagri bisa mengoreksi rancangan anggaran yang kini banyak menjadi sorotan itu. Koreksi akan dilakukan apabila ada alokasi anggaran yang tak sesuai dengan program pemerintahan pusat.
"Saya hanya memastikan jangan sampai programnya Presiden di DKI terhambat karena ada program lain," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/11/2017).
"Skala prioritas kalau di DKI ya mengatasi kemacetan, banjir, pendidikan kesehatan," kata dia.
Tjahjo juga mengingatkan jangan sampai ada alokasi anggaran yang menyalahi aturan. MIsalnya mengenai anggaran Rp.28 miliar untuk 73 orang TIm Gubenur unutk Tim Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurut dia, perlu aturan baru mewujudkan TGUPP yang jumlahnya mencapai 72 orang itu.
"Seingat saya pal Jokowi 15 maksimum. itu sudah diubah atau belum, tinggal itu saja. DKI mau apa bisa, orang uangnya ada, "kata dia.
Sementara terkait dana hibah,, Tjahjo juga mengingatkan agar diberikan secara tepat sasaran. Hal ini disampaikan Tjahjo menanggapi adanya hibah sebesar Rp.40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Padahal, organisai itu kantornya masih menumpang kantor penyalur satpam.
" Hibah itu saya pahami, dan bansos , harus diberikan tepat sasaran yang menerima jelas baik sisi kelembagaan urgensi kenapa diberikan bansos dan hibah, "ucap politisi PDI-P ini.
Tidak ada komentar: